✍️ Ulasan Film PESTA BABI
Dari Perspektif Pemerintah dan Lingkungan
1. Pemerintah: Antara Ambisi dan Realitas
Indonesia sering disebut sebagai negara agraris dan maritim, tapi ironisnya belum pernah benar-benar berdaulat atas hasil alamnya sendiri. Sejak lama, arah pembangunan diarahkan ke industrialisasi—bahkan kurikulum sekolah pun lebih banyak mencetak pekerja ketimbang entrepreneur. Namun, industrialisasi kita masih rapuh: iklim investasi tidak stabil, lapangan kerja formal terbatas, dan setiap kali ada PHK, ribuan orang beralih jadi pengemudi ojek online.
Hari ini ada sekitar 3 juta pengemudi ojol, ditopang oleh empat perusahaan besar (Gojek, Grab, Maxim, Indriver). Sektor informal seperti pedagang kopi keliling, penjual gorengan, atau cilok dianggap sudah “bekerja layak,” padahal tanpa jaminan pensiun, BPJS, atau kepastian masa depan.
Lebih parah lagi, akar belanja terbesar negara justru ada di impor:
BBM: sekitar 59–60% kebutuhan bensin nasional masih impor
Kedelai: 94% impor, produksi lokal hanya ±311 ribu ton dari kebutuhan 2,7 juta ton
Gula: sekitar 40–50% impor, terutama untuk industri (±3,1 juta ton dari konsumsi 7,5 juta ton)
Gandum: 100% impor, ±12–13 juta ton per tahun, karena Indonesia tidak menanam gandum sama sekali
Indonesia perlahan menjadi “negara tepung” tanpa posisi tawar terhadap negara eksportir besar seperti AS, Australia, atau UEA. Maka lahirlah ambisi swasembada pangan dan energi. Namun, lahan pertanian yang ada tidak cukup, sehingga pemerintah melirik Papua dengan rencana pembukaan lahan 3 juta hektar—proyek terbesar sepanjang sejarah.
Di sisi energi, minyak bumi kita sebenarnya berkualitas, tapi justru diekspor demi devisa. Pemerintah membeli BBM murah dari luar, lalu memainkan selisih harga untuk cadangan devisa. Skema ini runtuh ketika harga minyak dunia (Brent Oil) menembus di atas USD 100/barrel.
2. Lingkungan: Antara Edukasi dan Eksploitasi
Di perkotaan, pemerintah gencar mengedukasi masyarakat soal pilah sampah: organik dikompos, anorganik didaur ulang, residu jadi bahan bakar. Secara teori, masalah selesai. Tapi praktiknya? Mengubah budaya masyarakat yang terbiasa mencampur sampah bukan pekerjaan setahun-dua tahun. Itu pekerjaan lintas generasi.
Sayangnya, pemerintah lebih sibuk menghitung proyek: berapa tong komposter yang dibagikan, berapa tempat sampah yang dipasang. Padahal tong itu benda mati—ia tidak bisa menggantikan pendidikan, kegiatan sosial, atau perhatian hangat yang dibutuhkan masyarakat.
Di tengah kampanye pilah sampah, tiba-tiba ada proyek raksasa pembukaan lahan 3 juta hektar. Kontradiksi mencolok: masyarakat kota diminta memperbaiki perilaku, sementara hutan dan tanah adat di Papua justru dikorbankan. Yang menikmati? Segelintir konglomerat dan aparat. Yang jadi korban? Masyarakat adat, lingkungan, dan rakyat kecil yang tetap hidup tanpa kepastian.
3. Solusi: Jalan Tengah yang Perlu Ditempuh
Kajian ProKlim vs Kerusakan Lingkungan
KLHK harus berani membuka data: seberapa besar dampak program ProKlim dibanding kerusakan akibat proyek-proyek besar. Transparansi ini penting agar publik bisa menilai arah kebijakan.
Menghargai Ketulusan Aktivis
Tidak semua pembuat film seperti PESTA BABI mencari proyek. Ada yang benar-benar tulus. Ketulusan itu tetap butuh makan. Jangan nistakan niat baik mereka dengan tuduhan “cari proyek.”
Restorasi Akhlak dan Pendidikan
Pendidikan adalah kunci perubahan budaya. Namun guru sering tidak diapresiasi, kebijakan pendidikan diguncang proyek-proyek kontroversial. Kasus Chromebook Rp4 triliun jadi contoh betapa pendidikan bisa dipolitisasi. Apakah kebijakan itu sekadar manuver menyelamatkan dana agar jutaan ojol tetap bekerja dengan tarif murah? Atau sekadar perebutan jatah di kementerian? Pertanyaan ini menggantung, tapi jelas menunjukkan betapa rapuhnya fondasi pendidikan kita.
🎬 Penutup
PESTA BABI bukan sekadar film. Ia adalah cermin yang memantulkan wajah Indonesia hari ini: ambisi besar pemerintah, rapuhnya industrialisasi, kontradiksi kebijakan lingkungan, dan keresahan rakyat kecil. Film ini mengingatkan kita bahwa pembangunan tanpa arah moral dan keberpihakan pada rakyat hanya akan melahirkan pesta segelintir orang—sementara mayoritas tetap lapar.
